Dana Kenaikan BBM Jangan untuk Subsidi Obligasi Rekap BLBI

Kebijakan rekap yang dibuat pemerintah semasa krisis 1998 telah gagal menunaikan kembali tugasnya sebagai lembaga intermediasi setelah sebelumnya mendapat suntikan modal dari APBN. Meskipun telah berhasil membuat bank-bank sekarat beroperasi kembali sebagai bank normal. Namun dalam perjalanannya kebijakan rekap menimbulkan masalah besar di bidang moneter dan fiskal. Selain menimbulkan tagihan utang dalam negeri bunga obligasi rekap sebesar 50 triliun rupiah per tahun, kebijakan tersebut hanya menghasilkan bank autis yang tidak terlalu perduli menjalankan fungsi intermediasi. Kekuatan APBN dalam menggerakkan pembangunan menjadi lumpuh karena sekitar 55% anggaran habis untuk bayar hutang. Semua fakta ini semakin membuktikan besarnya persoalan ketidakadilan dibalik kebijakan penyehatan perbankan nasional. Karena biaya penyehatan perbankan bersumber dari pajaknya seluruh rakyat di seantero negeri ini. Rakyatlah yang membiayai pemilik bank.

Pembayaran subsidi obligasi rekap ini bentuk diskriminasi hukum, oleh karena itu, revolusi hukum harus dilakukan agar hukum harus tajam ke atas juga. Dampak bagi APBN sangat signifikan jika aset BLBI ini bisa kembali ke negara. APBN kita hanya 1.650 triliun rupiah, atau dengan kata lain, BLBI ini setara dengan 30-40 persen dari APBN. Dia menambahkan jika dana itu digunakan untuk membangun sekolah dasar yang anggarannya hanya 1 miliar rupiah, ribuan sekolah dasar akan dibangun.

Usut Tuntas

Oleh karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mengusut dugaan korupsi dalam manipulasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). BLBI, yang sejatinya adalah piutang negara, malah dibalik menjadi utang negara dalam bentuk obligasi rekapitalisasi perbankan yang diterbitkan pada 1998. Pasalnya, penyelewengan itu membuat keuangan negara rapuh. Negara harus menanggung bunga dan pokok obligasi yang jatuh tempo pada 2033. Selain itu, utang BLBI sebesar 650 triliun rupiah itu merupakan pangkal menumpuknya utang Indonesia yang hampir 2.000 triliun rupiah.

Pemerintah sekarang seharusnya mengoreksi kebijakan salah pemerintah sebelumnya, dan menempatkan obligasi rekap sebagai utang swasta dari pengemplang BLBI, bukan utang pemerintah. Sikap pemerintah saat ini yang tidak mengoreksi kebijakan yang jelas-jelas salah di masa lalu, yakni skandal BLBI, lebih buruk ketimbang pemerintah lama pembuat kebijakan salah tersebut. Keputusan Tim Pengawas DPR tentang Kasus BLBI/KLBI yang berkeyakinan kebijakan pemerintah di masa lalu sudah benar juga amat disesalkan.

Bahkan, pejabat yang mengetahui terjadi kesalahan tetapi tidak melakukan perbaikan hukumannya bisa sangat berat karena melanggar sumpah jabatan. Terkait dengan pernyataan pemerintah akan default jika menghentikan pembayaran bunga obligasi rekap juga amat diragukan. Banyak keuntungan yang akan diperoleh pemerintah kalau pembayaran subsidi obligasi rekap ini disetop. Paling tidak, ruang bagi APBN semakin besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi, kenapa harus takut dengan default?

Mengenai dampak kesalahan kebijakan utang BLBI, pengamat ekonomi, Ichsanuddin Noorsy, mengungkapkan bahwa obligasi rekap warisan BLBI dari krisis 1997/1998 sangat membebani APBN sehingga anggaran selalu desifit. Dia menegaskan APBN kita tersandera oleh olgigasi rekap padahal kalau disetop, APBN kita bisa surplus. Menurut dia, jika pemerintah membiarkan piutang BLBI menjadi utang, hal itu merupakan sebuah kesalahan besar yang dilakukan negara ini. Skandal BLBI akan menyengsarakan masyarakat Indonesia. Anggaran dari APBN yang seharusnya untuk menyejahterakan digunakan untuk membayar kewajiban para obligor hitam itu.

Bahkan, kini, obligor nakal itu justru lebih kaya raya ketimbang sebelum krisis. Inilah salah satu penyebab kesenjangan pendapatan di Indonesia melebar. Pemerintah justru membuat orang kaya makin kaya. Untuk itu, Ichsanuddin menyarankan dilakukannya moratorium atau penghentian pembayaran bunga BLBI itu. Menurut dia, mengorbankan kepentingan rakyat demi pengemplang BLBI sama dengan negara merestui kejahatan yang dilakukan oleh para penjahat itu.

Kepentingan Pribadi

Hasil audit Badan Pemerika Keuangan (BPK) atas keuangan negara tahun anggaran 1998/1999 sampai dengan 2003 mengungkapkan terjadinya penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi. Untuk itu, pemerintah harus memburu dan mengharuskan obligor pengemplang BLBI mengembalikan kewajibannya kepada negara. Kenyataannya, aset obligor tidak ditarik, malah utang mereka dibayar pemerintah. Kalaupun ditarik, hanya aset-aset kecil dan tak berharga yang mereka tarik, sedangkan aset-aset berharga triliunan rupiah tidak ditarik. Kalau saya duga, pasti ada kolusi dalam kasus tersebut. Kalau pemerintah terus menanggung dan membayar utang-utang para obligor BLBI, itu sama saja dengan membunuh rakyat Indonesia.

Demikian juga kalau dipakai untuk penguatan ekonomi domestik maka dampaknya luar biasa. Ribuan lapangan kerja baru akan tercipta dan dampak ikutan sangat besar. Oleh karena itu, kasus BLBI tidak boleh dipetieskan. BLBI tidak dibekukan seolah-olah tidak ada masalah. BLBI tetap menjadi persoalan yang terus dikejar sampai selesai urusannya.