Rezim Jokowi 'tebang pilih' Proyek Mercusuar? Jembatan Sunda si Stop, GSW Jalan Terus
Maket Jembatan Sunda dan Feri dari Pelabuhan Merak, Banten, mengangkut mobil memasuki Pelabuhan Bakauheni, Lampung, beberapa waktu lalu.
Kepala Bappenas Sebut Jokowi Tidak Akan Lanjutkan Proyek Jembatan Selat Sunda
Jumat, 31 Oktober 2014 | 23:16 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Andrinof Chaniago menyiratkan megaproyek Jembatan Selat Sunda (JSS) tidak akan dilanjutkan pada masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Meski begitu, dia yakin JSS masih bisa dibangun 10 atau 15 tahun nanti.
Andrinof menjelaskan, Presiden Joko Widodo tidak akan melanjutkan proyek yang masuk dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) itu disebabkan sejumlah pertimbangan, seperti memperlebar ketimpangan serta menghilangkan identitas Indonesia sebagai negara maritim.
"Selat Sunda itu jalur penyeberangan terpadat. Kalau dimatikan dan tidak ditingkatkan kinerjanya, itu akan menghilangkan identitas sebagai negara maritim. Sebaiknya dibenahi terminal penumpangnya, koridornya, kapalnya lebih manusiawi, dermaganya kalau kurang ditambah. Itu lebih penting. Kalau itu sudah jalan, 10 tahun, 15 tahun kemudian, silakan bikin JSS," kata dia kepada wartawan di Kantor Bappenas, Jumat (31/10/2014) petang.
Andrinof juga yakin pemerintahan Jokowi-JK lebih berpikir untuk meluruskan arah pembangunan. Ini berkaitan dengan keyakinan bahwa megaproyek JSS justru paradoks dengan semangat pemerataan, sama seperti semangat pemerintah sebelumnya yang mewujudkan program MP3EI. "Arah pembangunan kita luruskan. Kita membangun untuk manusia dan masyarakat. Dengan itu, saya yakin JSS bukan pilihan, setidak-tidaknya untuk 10 tahun, 15 tahun ke depan," tandas Andrinof.
Terlepas dari hal tersebut, Andrinof menengarai penyebab penyeberangan Selat Sunda sering macet adalah kapal-kapal yang digunakan sudah berusia tua. Selain itu, dermaga yang tersedia hanya sedikit. "Taruh saja penyertaan modal negara di ASDP untuk beli kapal baru, baru kapal swasta ikut tambah banyak, biar lancar. Tapi, masalah dan solusi yang lebih rendah biayanya ini disembunyikan," ujar dia.
http://ift.tt/1nXh6gY da
Pembangunan GSW Jalan Terus
Fri, 31/10/2014
POLEMIK soal pembangunan Giant Sea Wall (GSW) atau Tanggul Laut Raksasa terus bergulir. Kendati walikota Jakarta Utara (Jakut) maupun warga sekitar belum diajak bicara. Direktur Eksekutif Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto menilai, Pemkot Jakut semestinya proaktif dengan mengajak warga berdialog untuk mencari solusi. Bukannya sebaliknya, justru mempersoalkan proyek GSW.
"Saya melihat warga dan Pemkot Jakarta Utara, jalan sendiri-sendiri. Harusnya Walikota Jakarta Utara Heru Budi Hartono proaktif mendekati warga. Kami sebagai warga Jakarta Utara menantang walikota untuk berdialog. Mari sama-sama membahas soal Giant Seawall. Apa yang harusnya dilakukan," tegas Sugiyanto.
Walikota Jakut, sambung Sugiyanto, semestinya mendukung proyek yang bertujuan mencegah banjir tersebut. Pasalnya, pemprov DKI saja sudah mencanangkan proyek itu. "Kalau walikota saja mempertanyakan, warga jadi tambah bingung," jelasnya.
Sugiyanto berharap, proyek yang nantinya akan berguna buat warga, tidak membuat prokontra. "Sebagai pemimpin wilayah, sudah seharusnya walikota bisa segera menyelesaikan persoalan. Kalau perlu, panggil saja pengembang proyek tersebut. Seperti Jakpro dan Ancol. Tanyakan bagaimana proses pembangunannya," pungkas Sugiyanto. Sebeleumnya, Walikota Jakut Heru Budi Hartono mengkritik pencanangan proyek GSW sepanjang 32 kilometer. "Saya hafal konsep Giant Seawall. Yang kemaren dipancang itu, konsep Din as PU. Milik DKI yang sudah empat tahun lalu kami rancang dengan Jepang," ujar Heru.
Heru menyayangkan sikap sejum-lah pejabat, termasuk menteri, yang mengatakan pencanangan tersebut proyek Giant Seawall. Dia juga kha-watir, jangan-jangan proyek DKI itu disangka proyek Giant Seawall. "Pa-dahal bukan," terangnya.
http://ift.tt/1tAugkm menyediakan info proyek terbaru di sektor migas, tambang, kelistrikan, infrastruktur, kapal laut, manufaktur, petrochemical, telekomunikasi, keuangan, dan lain-lain.
http://ift.tt/1qaL6lg
Pembangunan 'Great Sea Wall (GSW) di Pantai Utara Jakarta:
Untuk Cegah Banjir & Abrasi atau Kepentingan Bisnis di Utara Jakarta?
[img][/img]
“Giant Sea Wall” resmi dibangun di Jakarta mulai hari ini sampai 2025
Oktober 9, 2014
Proyek mega besar dan ambisius pemkot Jakarta yang ingin membangun “Giant Sea Wall” (GSW) atau tanggul laut raksasa berbentuk burung Garuda di pantai jakarta akhirnya dimulai hari ini. Meskipun banyak tentangan dari semua lapisan masyarakat, tapi proyek yang bertujuan agar jakarta nggak banjir lagi itu tetap dilanjutkan.
Mirip seperti Palm Beach di California dan beberapa daerah Pantai di singapura, Giant Sea Wall akan diisi perumahan dan juga perkantoran besar. Ada juga wacana pembangunan Bandara dan Jalur tol ditempat tersebut.
Proyek Giant Sea Wall ini rencananya akan rampung tahun 2025 dan lebarnya mencapai 33 Km luas pantai Jakarta. Masyarakat nelayan yang tinggal di Muara Angke pun terpaksa diusir dari lokasi tersebut dan direlokasi ke Rusun-Rusun yang dibangun Pemkot.
Pencarian ikan oleh para nelayan juga terancam akibat Giant Sea Wall itu, karena seperti yang kita tau kalo Pelabuhan dan Laut Jakarta sangat sibuk transportasi pengiriman barangnya.
Ahok pun juga berkomentar tentang rencana pembangunan Giant Sea Wall yang sering disebut juga NCICD.
Ia mengatakan pemasangan tiang pancang NCICD yang akan dilakukan hari ini, baru tahap awal atau tahap A yakni dinding penahan air dengan panjang 33 km. Pemprov DKI bertanggung jawab membangun 8 km senilai Rp 3,2 triliun. Sisanya adalah tugas Kementerian Pekerjaan Umum. Sehingga belum sampai pada pembangunan tahap B dan C atau GSW secara keseluruhan.
image
Meski sebenarnya ia tak menampik bahwa proyek pembangunan GSW memang masih perlu dikaji lagi. Terutama dari segi lingkungan hidup.
Hanya saja, anggapan proyek tersebut akan mengurangi luas pantai di Jakarta dibantah pria yang karib disapa Ahok itu.
http://ift.tt/1tqrdKJ
Pembangunan Giant Sea Wall, untuk Siapa?
14 Oktober 2014 13:55
JAKARTA - Pembangunan Giant Sea Wall (GSW) di DKI Jakarta mulai dilaksanakan. Tandanya adalah dilakukannya groundbreaking, Kamis (9/10), di sisi utara Waduk Pluit, Jakarta Utara, yang merupakan tahap A. Menurut Ketua Komisi Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), Ahmad Safruddin, apabila masih dilanjutkan sampai tahap C, proyek ini akan membahayakan sejumlah pulau kecil di Kepulauan Seribu.
Kekhawatiran Safruddin didasari bahwa tahap B akan mereklamasi 17 pulau. Ia menegaskan, sejauh ini proyek reklamasi kerap mengambil sejumlah batu koral, karang, serta pasir yang berada di pulau terdekat. Dalam hal ini, tentunya reklamasi 17 pulau dikhawatirkan mengambil sejumlah pasir dari Kepulauan Seribu. “Kemungkinan ada pencurian pasir untuk reklamasi karena sangat efektif. Kalau disedot, kawasan pulau yang disedot akan terabrasi dan tenggelam. Secara geografis, Kepulauan Seribu dekat dengan kawasan reklamasi tersebut,” tuturnya kepada SH di Jakarta, Minggu (12/10).
Tidak hanya itu, dalam hal ini sejumlah aktivitas yang dilakukan dalam proyek GSW dapat merusak ekosistem yang ada di bawah laut. Pasalnya, pembangunan GSW tahap C merupakan pembangunan tahap besar GSW serta pembangunan danau penyimpanan dan pompa yang besar.
Ia menegaskan, sejumlah ekosistem paling banyak hidup di Teluk Jakarta. Tentunya sejumlah aktivitas yang biasa terjadi di Kepulauan Seribu akan terhalang dengan GSW tersebut. “Kepulauan Seribu kan ada ekosistem terumbu karang dan pulau-pulau kecil sehingga akan terputus ekosistem tersebut karena ada kaitanya dengan Teluk Jakarta,” ucapnya. Safruddin mempertanyakan, apabila proyek ini diperuntukkan bagi warga DKI Jakarta dan sekitarnya, harus dipertimbangkan apa yang diberikan usai GSW tersebut rampung.
Banyak Korban
Dalam pembangunan GSW, banyak pihak yang harus direlokasi sehingga mereka menjadi korban, baik penduduk di sepanjang pantai pembangunan tahap A sampai nelayan yang biasa mencari ikan sekaligus petani tambak ikan. “Ya, proyek ini sebetulnya untuk siapa kalau ternyata banyak hal yang dirusak,” ujarnya.
Dalam masterplan yang dipublis Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian, Kementerian Pekerjaan Umum (PUU), Kementerian PPN/Bappenas, serta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta disebutkan, tahap A atau pembangunan tanggul rob dilakukan dengan pencanangan tiang baja setinggi 75 meter dengan lebar 13,7 meter. Panjangnya 32 km, terbentang dari Muara Kamal Jakarta Utara sampai Ujung Karawaci sebelah timur Cilincing yang masuk ke Karawang.
Sepanjang 8 km menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta, sementara 24 km menjadi kewenangan pengembang reklamasi 17 pulau. Anggaran pembangunan tanggul laut ini Rp 3,2 triliun. Biaya itu dibagi dua, masing-masing 50 persen dengan Pemprov DKI. Anggaran itu merupakan multiyears dengan tahun anggaran 2015, 2016, dan 2017.
Tahap B merupakan pembangunan tanggul laut terluar dan terintegrasi dengan reklamasi lahan yang mulai dibangun bersamaan dengan koneksi jalan yang baru dari Bekasi ke Tangerang.
Perencanaan dan desain akan mulai pada 2014, pembangunan akan selesai pada 2022. Pengembangan daerah perumahan akan berlanjut hingga 2030-2040. Saat tahap C dilakukan, daerah timur (terletak di samping Kabupaten Bekasi) akan ditutup. Danau penyimpan dan pompa yang besar akan dibangun. Pembangunan ini dilaksanakan secara paralel dengan pengembangan dari Pelabuhan Tanjung Priok dan zona ekonomi.
Cegah Banjir
Sebelumnya, Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Sarwo Handayani mengatakan, pembangunan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) ini melindungi Jakarta dari ancaman banjir sampai 100 tahun. GSW bagkan dapat menambah pasokan air baku bagi warga Jakarta. “Harapan saya, NCICD dapat menjadi program prioritas nasional kawasan strategis utara Jakarta. Nantinya, kami merevitalisasi kawasan daratan lama,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur (Wagub) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, meskipun pihaknya sudah membuat groundbreaking tahap A, harus ada kajian ulang pada tahap C yang merupakan pembangunan pompa penyimpanan dan pompa besar. Ahok mengatakan, jangan sampai tahap ini justru menghambat sejumlah air yang masuk akibat banjir di hulu.
http://ift.tt/1nXVGAh
-----------------------------------
Salahnya orang Sunda, kenapa Pilpres lalu tidak memenangkan Jokowi di wilayahnya?
Comments
Post a Comment