Jokowi-JK Berkomitmen Bangun Wilayah Perbatasan

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berkomitmen membangun wilayah perbatasan. Selain itu, peningkatan kesejahteraan petani, nelayan dan buruh di seluruh perbatasan juga merupakan prioritas pemerintah.

“Pembangunan perbatasan akan mencakup tiga aspek yaitu prosperity (kemakmuran), security (keamanan) dan environment (lingkungan). Tiga aspek ini harus sinergi, selaras dan membutuhkan pengawasan,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo kepada SP, Sabtu (29/11).

Dia menjelaskan alasan pentingnya pengawasan dari ketiga aspek itu. “Rentang kendali antara pusat-pusat pemerintahan daerah misalnya provinsi, kabupaten dan kecamatan cukup jauh. Dengan infrastruktur yang minim, pengawasan belum efektif, karenanya perlu ditingkatkan,” jelasnya.

Dia juga menyebutkan solusi agar pengawasan dan pembangunan wilayah perbatasan menjadi efektif. “Salah satu cara itu ialah memperpendek rentang kendali melakukan pemekaran wilayah secara khusus. Antara mendagri, menteri pekerjaan umum, sudah rapat koordinasi awal tentang hal itu,” imbuhnya.

Dia menyatakan bahwa presiden sudah meminta gubernur seluruh Indonesia untuk menghentikan pemborosan anggaran. “Tujuan penghentian pemborosan itu tentu demi mempercepat pemerataan wilayah,” tegasnya.

Bekerja dengan cepat menangani wilayah perbatasan sepertinya harus menjadi kewajiban pemerintahan Jokowi-JK. Sebab, sejumlah masyarakat di Desa Entikong, Sanggau, Kalimantan Barat (Kalbar) mengancam bakal hengkang dari NKRI.

“Kalau pemerintah tidak perhatikan wilayah perbatasan Entikong ini, maka kita siap jadi warga negara Malaysia,” kata Koordinator Aksi Damai Masyarakat Dayak, Norbertus Pamungkas di Entikong, Kamis (27/11).

Aksi damai dilakukan di sela kunjungan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ke Entikong. Hadir dalam kunjungan tersebut, Ketua MPR Zulkifli Hasan dan empat wakil ketua MPR yakni Mahyudin, EE Mangindaan, Hidayat Nur Wahid dan Oesman Sapta Odang.

Sejumlah pimpinan komisi-komisi DPR juga turut menjadi delegasi di antaranya, Wakil Ketua Komisi II Ahmad Riza Patria dan Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta perwakilan kementerian pun demikian.

“Masalah utama di perbatasan ini ialah perdagangan. Masyarakat mau pos perbatasan di Entikong diresmikan jadi pintu perdagangan yang resmi. Karena setiap barang dari Malaysia yang kami bawa kena tangkap di Indonesia,” ujar Norbetus.

Pada kesempatan yang sama, salah satu peserta aksi damai, Ramli, berharap agar presiden memberi perhatian ke Entikong. “Jokowi kan pro-rakyat kecil, berilah perhatian ke kami masyarakat Entikong,” kata Ramli.

Sementara itu, Ketua Dewan Adat Dayak di Entikong, Damianus Asia Gidot, berharap agar kunjungan pimpinan MPR dapat bermanfaat bagi masyarakat di Entikong.

“Kami masyarakat perbatasan sangat tertindas. Misalnya, sampai sekarang tidak ada perubahan status hukum yang jelas apakah pos perbatasan di sini untuk lintas batas manusia atau barang? Tolong Entikong ditingkatkan statusnya jadi kepabeanan. Tolong perhatikan nasib kami di perbatasan,” katanya dalam sesi dialog dengan delegasi pimpinan MPR.

Dia menegaskan bahwa hingga saat ini seluruh masyarakat masih mencintai NKRI. “Kami masih lancar berbahasa Indonesia, karena NKRI ada di dada kami. Kalau kami tidak cinta NKRI, sebentar saja kami bisa bahasa Malaysia,” tegasnya.

Dia menambahkan, infrastruktur di pedesaan di Entikong sangat memprihatinkan. “Kalau berkunjung ke desa, infrastruktur kami masih jauh dibandingkan Malaysia. Di Malaysia, di perbatasannya saja dibangun jalan. Di Indonesia, perbatasan dijadikan hutan lindung, sehingga orang enggak bisa berbuat apa-apa,” imbuhnya.

Sementara itu, Zulkifli Hasan mengatakan kedatangannya memang bertujuan untuk menampung seluruh keluh kesah elemen masyarakat dan pemerintahan di Entikong.

“Kami datang tidak untuk berceramah. Kami ingin mendengar. Selanjutnya, kami akan cari solusi dengan segera menggelar rapat gabungan bersama DPR, DPD dan pemerintah,” kata Zulkifli.

Sedangkan Oesman Sapta Odang berharap agar pemerintah segera menyelesaikan masalah masyarakat di sekitar kawasan perbatasan. “Jangan nanti pembesar datang lagi ke daerah perbatasan, tapi enggak ada follow up (tindak lanjut),” katanya.

Dia menambahkan, pejabat negara sepatutnya membuktikan dapat melakukan penyelesaian dengan kebijakan.

Gubernur Kalbar, Cornelis, yang turut mendampingi kunjungan pimpinan MPR mengatakan seluruh keputusan kini berada di tangan pemerintah pusat.

“Hal terpenting, kita sudah sampaikan usulan-usulan ke wakil-wakil rakyat kita. Pemerintah tanpa didukung parlemen tentu tidak bisa apa-apa. Pemerintah dan parlemen harus ada kerja sama dengan baik,” katanya.

Dia juga mengaku telah menyampaikan persoalan perbatasan di Entikong kepada presiden. “Saya sudah sampaikan kepada presiden langsung. Karena keputusan ada di tangan presiden, kita tunggu saja. Sabar menunggu,” pungkasnya.

SUMBER