[SEJARAHTERULANG] Jika AKD Tandingan Terealisasi, Sejarah Berulang
"Tidak tertutup kemungkinan (DPR) sekarang juga begitu (ada tandingan)," kata Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Olly Dondokambey di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (29/10).
Diketahui, anggota KIH terdiri dari lima parpol yakni Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Nasdem dan Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat.
AKD tandingan dimungkinkan mengingat fraksi Koalisi Merah Putih (KMP) telah terlebih dahulu melakukan pemilihan pimpinan. Adapun fraksi-fraksi di KMP yakni Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Hal serupa ternyata pernah terjadi pada masa bakti DPR periode 2004-2009. Saat itu, Koalisi Kerakyatan yang terdiri atas lima fraksi membentuk sebelas komisi tandingan dengan nama Gabungan Kelompok Kerja Fraksi (Gapoksi). Adapun anggota koalisi kala itu terdiri atas Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi. Sedangkan Koalisi Kebangsaan terdiri atas Partai Golkar, PDI-P, PPP, PBR, dan PDS.
"Waktu 2004 juga dulu pecah. Waktu itu pernah ada (AKD tandingan). Ada dua koalisi kan yaitu Koalisi Kebangsaan dan Koalisi Kerakyatan. Masing-masing pimpinan komisi juga jadi ikut terbelah dua. Yurisprudensi politiknya kan sudah ada. Tapi kita lihat nantilah" tegas Bendahara Umum DPP PDI-Perjuangan ini.
http://ift.tt/1tj3eP8
Sementara itu di 2004
Koalisi Kerakyatan Bentuk Komisi Tandingan
JAKARTA - Perseteruan antara Koalisi Kebangsaan dengan Koalisi Kerakyatan di DPR semakin memanas. Setelah mengajukan mosi tak percaya kepada Ketua DPR RI Agung Laksono, kini Koalisi Kerakyatan membentuk komisi tandingan yang menurut rencana disahkan pada Senin (1/11) besok.
Menanggapi hal itu, Ketua DPR mengaku belum menerima laporan adanya dua kubu yang sama-sama membentuk komposisi komisi sebagai perangkat di Dewan yang akhir-akhir ini menjadi polemik. Di sela-sela kunjungan ke pasar Cipinang dan Jatinegara, kemarin Agung Laksono mengaku belum menerima laporan adanya komisi tandingan yang dibuat oleh kelompok tersebut. "Kami belum terima laporan itu," ujarnya.
Pembentukan komisi tandingan tersebut disampaikan anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPR Djoko Edhi Soetjipto. Setelah mengetahui pimpinan komisi mayoritas dikuasai Koalisi Kebangsaan, dia mengusulkan untuk membentuk komisi tandingan di DPR.
"Semua Fraksi yang tergabung dalam Koalisi Kerakyatan akan bergabung di situ, dan membuat mekanisme sehingga perang akan terus berlanjut sementara pelayanan terhadap rakyat juga tetap berjalan," paparnya.
Alasan lain pembentukan komisi tandingan, lanjutnya, untuk menyikapi perilaku Koalisi Kebangsaan yang mengubah tata tertib tentang kuorum pada rapat paripurna.
Lebih jauh dia menandaskan, Koalisi Kerakyatan akan terus mengontrol Koalisi Kebangsaan di parlemen yang mereka anggap telah menyalahgunakan kekuasaan. "Dengan aksi tidak menghadiri sidang paripurna, kami justru ingin menunjukkan kontrol terhadap Koalisi Kebangsaan yang menyalahgunakan kekuasaan untuk meraih kursi pimpinan komisi," ungkapnya, kemarin.
Dia mengatakan, bila ada tuduhan atau kesan dari masyarakat bahwa Koalisi Kerakyatan justru menjadi penyebab kekisruhan di DPR maka hal itu jelas suatu kekeliruan. Dia menyebutkan, komposisi pimpinan komisi dinilai penting dalam kinerja Dewan karena merupakan instrumen yang langsung dapat berinteraksi dengan rakyat.
Setiap anggota DPR di tiap komisi diharapkan dapat menanggalkan baju partai serta fraksinya. "Namun, Koalisi Kebangsaan yang ditopang FPG dan FPDI-P mengubah aturan Tata Tertib Dewan hanya untuk meloloskan meraih kepemimpinan pada tingkat komisi. Ini jelas penyalahgunaan kekuasaan," ujarnya.
Ketidakhadiran Koalisi Kerakyatan dalam sidang paripurna DPR itu, sambungnya, juga bertujuan untuk meredam keinginan buruk dari Koalisi Kebangsaan.
Selalu Ribut
Dia tidak sependapat tudingan anggota Dewan hanya makan gaji buta karena selalu ribut, bahkan melakukan aksi walk out (WO) dalam sidang paripurna di DPR. Karena semua anggota parlemen tetap bekerja, walaupun ada krisis institusi. "Akan tetapi, semua anggota Dewan dari koalisi mana pun bekerja sebagai wakil rakyat. Dengan demikian, tidak benar tuduhan makan gaji buta."
Pihaknya tetap tidak akan mengikuti sidang-sidang yang digelar parlemen di DPR terkait sudah terbentuknya pimpinan komisi yang didominasi fraksi-fraksi dari Koalisi Kebangsaan.
"Tidak ada satu pun dari anggota di Koalisi Kerakyatan yang akan menghadiri persidangan-persidangan sebelum permasalahannya selesai. Karena dengan sendirinya, segala produk keputusan yang dilakukan pada sidang paripurna yang tidak kuorum menjadi tidak sah dan batal demi hukum," tandas Mustafa.
Menghadapi kondisi itu, Agung berjanji akan menyelesaikan masalah tersebut dengan mencari solusi terbaik agar tidak terjadi krisis institusi karena kemandekan kinerja lembaga. "Kalau bisa berkompromi, kan lebih baik," ujarnya.
Wakil Ketua FPKS DPR Mustafa Kamal yang juga Ketua Departemen Pemuda PKS menyatakan kepada wartawan, lebih memilih menyelesaikan konflik di parlemen secara internal di DPR. Dengan demikian, tidak harus dibawa-bawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena butuh penelaahan hukum lebih dalam.
"Kami berharap, cukup kami selesaikan di DPR. Yang penting adalah kemauan dan komitmen untuk membangun kerja sama yang baru ke depan ."
Jika pemerintah tidak mengakui DPR sehingga terjadi krisis konstitusi, mungkin pihaknya baru akan mengundang pihak ketiga, dalam hal ini MK, untuk menyelesaikan konflik tersebut.(di-69j)
http://ift.tt/1tj3fT8
Jadi gak usah kebanyakan cangkem itu anggota DPR, dulu mereka juga begitu kok...cermin mana cermin..
Comments
Post a Comment